pp nomor 55 tahun 2005. Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 1. pp nomor 55 tahun 2005

 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 1pp nomor 55 tahun 2005  Belum Tersedia

UU No. Jakarta Tanggal Penetapan. 55. 7 Tahun 1956; UU No. t. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022. 13 Tahun 2014. Judul. (1) Dana Perimbangan terdiri atas: a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 7. Tahun. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; Mengingat : 1. 55: Lampiran Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015 Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur: Pengelolaan BMN. Kebijakan tersebut muncul akibat dari pengaruh agama, Ideologi negara, Perkembangan masyarakat serta Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2022. E. Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB Bagian Daerah dan Biaya 18 Ibid, Pasal 13 Ayat (3). PP. 2005. Lampiran 2. NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG. pdf. PP 9 Tahun 2021, PP 23 Tahun 2018, Pasal 10 PP 29 Tahun 2020, dan PP 30 Tahun 2020. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak. Status: Hanya untuk pelanggan. Moved Permanently. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK. . pdf. 21 Desember 2018. 56 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Agung. DANA PERIMBANGAN . 26 Mei 2009 Tanggal Berlaku. PP Nomor 55 Tahun 2012. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (2) dan pasal 37 serta pasal 35 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi terkait dengan pasal tentang kurikulum (PP 57 Tahun 2021) dipastikan tidak akan menimbulkan hal yang kontroversial, karena secara. Tahun. Daftar Masuk. “Dalam beleid ini, beberapa. 4575 LL SETNEG : 32 HLM. Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2o2o Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun. Ilustrasi (JD. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan UmumPP No. METADATA PERATURAN. Selain itu PP ini mencabut sebagian atas ketentuan dalam Pasal 2A PP Nomor 94 Tahun 2010 dan ketentuan Pasal 10 PP Nomor 29 Tahun 2020. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106); 4. Download. 25 Tahun 2004; UU No. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA . Adapun penetuan daerah tertentu tersebut harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 5. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). 464. PP 39 Tahun 2007. Jakarta Tanggal Penetapan. 12Pasal 1 angka 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Peraturan. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan PP No. Tahun. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 16, LN. U. Pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan Daerah, semata- mata untuk. Diubah dengan : PP No. Subjek. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956, UU Nomor 44Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 17 Tahun 2007, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 55 Tahun 2005, PP Nomor 38Tahun 2007, PP. 245, TLN No. Peraturan Pemerintah (PP) LN. PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah . Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku ketentuan yang mengatur mengenai Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air untuk keperluan usaha yang tertuang dalam PP Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik. Peraturan Perundang-undangan. 82 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 6 Tahun 2014; UU No. Indonesia, Pemerintah Pusat. Bagi Pemerintah Daerah yang memperoleh alokasi DBH yang cukup signifikan, pemanfaatan dana tersebut dilakukan. U. Ada beberapa ketentuan yang dibahas di peraturan ini, dan salah satunya adalah perlakuan perpajakan atas. 36 Tahun 2005. 43, LN. 33 Tahun 2004; UU No. 154 TLNRINo. Peraturan Pemerintah, 55 TAHUN 2008. Namun, setelah PP ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan UU PPh masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini,” pungkasnya. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021. 55 Tahun 2012 Kendaraan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. PP 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. 2. Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN PEMERINTAH: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 32: Tahun: 2013: Tentang: PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKANDasar hukum DAK sendiri adalah UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Download: Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. PERMA NOMOR 4 TAHUN 2019. anggaran-pendapatan-belanja-daerah. 1 Tahun 2004; UU No. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. 1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman STATUS PERATURAN. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru clan Dosen. Penjelasan atas PP 55 tahun 2022. 2010. PP Nomor 55 Tahun 2005 Dana Perimbangan 4. NOMOR 55 TAHUN 2005 TENTANG DANA PERIMBANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk. 2005 No. 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik. PP No. Tipe Dokumen. Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States. Indonesia, Pemerintah Pusat. 64, TLN No. 2005. Nomor 4844); 3. Senin (18/4), Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) melaksanakan Konferensi Pers yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Minerba, Ridwan Djamaluddin dalam rangka penyampaian kepada publik melalui media massa terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 . 30. U. PERTIMBANGAN. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021. Judul. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. Tipe Dokumen. 56. T. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha. 41 Tahun 2009 Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor DETAIL PERATURAN Abstrak. 15 Tahun 2005 Jalan Tol MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Belum Tersedia. NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG . Pertimbangan PP 55 tahun 2012 tentang Kendaraan adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (4), Pasal 50 ayat (4), Pasal 51 ayat (6), Pasal 56, Pasal 57 ayat (4), Pasal 59 ayat (6), Pasal 60 ayat (6), Pasal 61 ayat (4), dan Pasal 76 ayat (5) Undang–Undang Nomor 22. PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977. Indonesia, Pemerintah Pusat. Preview. PP No. PP. 4. E. Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan32 ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (8), dan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas; Mengingat : 1. Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167); 8. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Badan / Pengarang: Presiden Republik Indonesia. 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala. 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang EksporPeraturan Perundang-undangan. 5155, LL SETNEG : 3 HLM. Peraturan Perundang-undangan. CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2019. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. Permenkeu 2021. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah T. 1 Tahun 2018; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017;. 13 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No. 55. Pasal 55. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26, Pasal 37, dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 160 ayat (6), Pasal 162 ayat (4) Undang-Undang. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah; Mengingat : 1. 05 Februari 2007. Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Provinsi Jawa Timur Tahun 2022; Mengingat: 1. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10. Nomor. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen T. PP ini mencabut PP Nomor 18 Tahun 2009; PP Nomor 23 Tahun 2018; dan PP Nomor 30 Tahun 2020. 35 Thn 2004, sebagaimana telah diubah oleh PP No. Judul. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan. Permenkeu 2019. E. Distribusi II Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019. Bentuk. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, maka PP Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Penentuan daerah tertentu yang. Pertimbangan PP 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan adalah bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan. PP No. 33, TLN No. Indonesia, Pemerintah Pusat. RPerpres tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, 1. 28 Tahun 2009; UU No. 55 Tahun 2005. 798 lembaga dengan jumlah guru 243. T.